KETUA DPP SATGAS GNI DESAK KASUS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN DIUSUT TUNTAS: JIKA TERBUKTI ADA MAKAR, HUKUM HARUS DITEGAKKAN TANPA PANDANG BULU

masukkan script iklan disini

MEDAN, 14 NOVEMBER 2026

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum terkait penyadapan dan penghapusan data elektronik, tetapi juga menyentuh persoalan integritas institusi penegak hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta keamanan negara.

Ketua DPP SATGAS GNI, M. Dalimunthe, ST, saat ditemui awak media GNI News.web.id di kantornya, Jalan Cempaka Raya Nomor 96, Medan, Sabtu (14/11/2026), menyampaikan pandangan tegas mengenai perkembangan perkara tersebut.

Menurutnya, apabila dalam proses penyidikan dan persidangan nantinya terbukti terdapat keterlibatan oknum pejabat tinggi kepolisian dalam penyadapan ilegal, penyalahgunaan kewenangan, penghilangan barang bukti, maupun tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana terhadap keamanan negara, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Jangan sampai jabatan, pangkat, kekuasaan, ataupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," tegas M. Dalimunthe.

EMPAT FLASHDISK DAN DUGAAN PENGHAPUSAN DATA JADI PERHATIAN

Dalam pengungkapan awal perkara, Bareskrim Polri menyampaikan adanya dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang 2025–2026.

Sistem Lawful Interception Management System (LIMS) diduga digunakan untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme dan persyaratan yang semestinya. Sasaran yang disebut dalam keterangan penyidik mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Penyidik juga mengungkap dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Dalam penyidikan awal, barang bukti yang diumumkan meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat flashdisk.

Namun, perkembangan berikutnya sebagaimana disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, menunjukkan adanya penyitaan tambahan berupa perangkat elektronik, dokumen, dan log data penyadapan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apa isi data yang tersimpan, siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengetahui aktivitas tersebut, dan apakah terdapat pihak lain yang ikut terlibat?

M. Dalimunthe menilai pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

SATGAS GNI: JANGAN HANYA BERHENTI PADA PELAKU LAPANGAN

M. Dalimunthe menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, penyidik harus menelusuri rantai komando, sumber perintah, penggunaan anggaran, pihak yang memberikan persetujuan, hingga kemungkinan adanya aktor lain di balik dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan.

"Kalau memang ada aktor di belakangnya, buka semuanya secara terang-benderang. Jangan hanya orang-orang tertentu yang diperiksa, sementara pihak yang diduga memberikan perintah justru tidak tersentuh. Semua harus diuji berdasarkan bukti dan proses hukum," ujarnya.

Ia juga meminta agar dugaan keterlibatan pihak-pihak yang mengatasnamakan kepentingan politik maupun kepentingan kekuasaan diperiksa secara objektif.

Terkait informasi mengenai dugaan tindakan atas perintah mantan Presiden dan tekanan internal, hal tersebut menurutnya perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan resmi, bukan sekadar menjadi isu yang berkembang di ruang publik.

"Siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, dan siapa yang menerima manfaat harus dibuktikan. Jangan sampai masyarakat hanya menerima potongan informasi," tambahnya.

DUGAAN MAKAR HARUS DIUJI BERDASARKAN UNSUR PIDANA

Dalam perkembangan polemik, muncul pembahasan mengenai kemungkinan adanya unsur makar apabila tindakan tertentu terbukti bertujuan menyerang atau merampas kemerdekaan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana.

M. Dalimunthe menyatakan bahwa apabila penyidikan menemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana terhadap keamanan negara, aparat penegak hukum wajib mendalami dan menerapkan ketentuan pidana yang relevan.

Namun, penetapan suatu perbuatan sebagai makar tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan, pernyataan politik, atau penilaian sepihak. Harus terdapat pembuktian mengenai perbuatan, maksud, dan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan undang-undang.

Ia menyampaikan bahwa tuntutan mengenai hukuman berat, termasuk hukuman mati apabila memang tersedia dan terpenuhi dasar hukum yang relevan, harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan hukum pidana. Tidak boleh ada penghukuman tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DESAK OKNUM TERBUKTI MELANGGAR HUKUM DIMISKINKAN MELALUI MEKANISME SAH

Selain penegakan pidana, Ketua DPP SATGAS GNI juga menyoroti pentingnya penelusuran aset apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang menghasilkan keuntungan secara melawan hukum.

Menurutnya, apabila terbukti terdapat kekayaan yang berasal dari tindak pidana, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya melalui mekanisme penyitaan, perampasan aset, dan pemulihan kerugian negara sesuai peraturan perundang-undangan.

"Jangan hanya dihukum badan, tetapi kalau ada kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, telusuri dan proses sesuai hukum. Jangan sampai hasil kejahatan tetap dinikmati sementara masyarakat hanya melihat proses hukum di permukaan," tegasnya.

UU KIP: MASYARAKAT BERHAK MENDAPATKAN INFORMASI YANG BENAR

Dalam perspektif keterbukaan informasi publik, M. Dalimunthe mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas lembaga negara.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan penting untuk mendorong transparansi dan pengawasan masyarakat.

Namun, keterbukaan informasi juga harus memperhatikan ketentuan pengecualian informasi, termasuk informasi tertentu yang berkaitan dengan proses penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP.

Oleh karena itu, informasi mengenai perkembangan perkara, dasar hukum penanganan, penjelasan resmi aparat, serta pertanggungjawaban institusi perlu disampaikan secara proporsional tanpa mengganggu penyidikan, merugikan hak pihak yang diperiksa, atau membuka informasi yang secara hukum dikecualikan.

SATGAS GNI berpandangan bahwa keterbukaan informasi bukan berarti seluruh dokumen penyidikan harus dibuka kepada publik, melainkan masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang benar, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

INSTITUSI POLRI HARUS MENJAGA KEPERCAYAAN PUBLIK

Perkara ini menjadi ujian penting bagi institusi Polri. Penegakan hukum yang profesional harus mampu membedakan kepentingan institusi, kepentingan individu, dan kepentingan negara.

Jangan sampai dugaan tindakan oknum tertentu merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi kepolisian.

Di sisi lain, hak para tersangka untuk memperoleh proses peradilan yang adil juga harus dijamin. Semua pihak harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

M. Dalimunthe menutup pernyataannya dengan meminta agar penanganan perkara dilakukan secara terbuka, independen, dan tidak tebang pilih.

"Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan ada yang kebal hukum. Kalau terbukti bersalah, hukum seberat-beratnya sesuai undang-undang. Kalau ada aktor lain, ungkap. Kalau ada penyalahgunaan kekuasaan, bongkar berdasarkan bukti. Rakyat berhak mengetahui bahwa hukum benar-benar berdiri untuk kepentingan negara dan masyarakat," pungkasnya.