Kritik dan Kekhawatiran atas Penanganan Laporan Masyarakat di Polda Sumut
Medan, Sumatera Utara —
Di tengah harapan publik terhadap penegakan hukum yang cepat dan responsif, sejumlah kasus pelaporan masyarakat (dumas) dan laporan polisi (LP) di Polda Sumut dilaporkan mengalami penundaan, belum ada kepastian tindak lanjut, atau terhambatnya penyelesaian proses hukum. Hal ini memicu kekhawatiran luas bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan jawaban dan proses hukum yang jelas tidak terpenuhi dengan baik.
📌 1. Ombudsman RI Catat Puluhan Pengaduan soal Kelambanan Tindak Lanjut Laporan di Kepolisian Sumut
Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mencatat setidaknya 15 pengaduan masyarakat terkait pelayanan kepolisian di jajaran Polda Sumut. Sebagian besar pengaduan itu berkaitan dengan penundaan berlarut-larut dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, sehingga pelapor yang sudah mendapatkan surat tanda terima laporan tetap tidak mendapatkan kejelasan proses selanjutnya dari polisi.
➡️ Kepala Ombudsman Sumut menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya masalah serius dalam respons terhadap aduan masyarakat atas pelayanan polisi, terutama masalah penundaan yang berkepanjangan.
📌 2. Aksi Massa Dorong Penuntasan Kasus Korupsi Program Pemerintah
Aliansi Mahasiswa Pemerhati Sumatera Utara (AMPAS-SUMUT) beberapa waktu lalu menggelar aksi unjuk rasa besar di Mapolda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut untuk mendesak aparat penegak hukum menangani dugaan korupsi terkait Bantuan Bibit Padi di Padang Bolak Tenggara. Massa menilai penanganan kasus itu masih aman-aman saja, dengan sedikit kemajuan signifikan meski sudah disorot publik.
📌 3. Laporan Polisi (LP) Dugaan Penipuan oleh Mantan Anggota Polri Diduga “Mandek” Dua Tahun
Menurut laporan media lokal, ada Laporan Polisi (LP) yang dilayangkan oleh mantan anggota Polri (Dudi Efni) terkait dugaan penipuan yang telah berjalan dua tahun tanpa proses yang jelas di Polda Sumut. Kasus ini kemudian memunculkan seruan dari sejumlah pihak agar dilakukan evaluasi terhadap proses penanganan laporan tersebut.
📌 4. Dumas Warga Soal Lingkungan Hidup: Belum Ada Kejelasan Penanganan
Dalam kasus limbah bahan bakar cangkang sawit dari perusahaan PT Universal Gloves yang meresahkan warga di Kecamatan Patumbak, belasan laporan (dumas) sudah dibuat sejak 30 September 2025, namun sampai sekarang warga mengungkapkan belum menerima penyelesaian konkret, meski sudah dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Sumut dan bidang Propam. Warga dan kuasa hukumnya berharap kepolisian segera memanggil pihak perusahaan dan menyelesaikan masalah ini.
📌 5. Sejarah Dumas Tidak Ditindaklanjuti di Polda Sumut (2024)
Sebelumnya, kelompok Posko Orange Sumut sempat mengajukan *surat dumas atas dugaan pelanggaran aturan tenaga kerja dan pakan ternak ilegal di PT TSI, namun mereka menyatakan laporan pertama yang dikirim sejak Februari 2024 belum ditindaklanjuti, sehingga mereka kembali mengajukan surat kedua serta menembuskan laporan itu ke Ombudsman Sumut. Hal ini menunjukkan masalah serupa pernah terjadi sebelumnya.
🧠 ANALISIS PUBLIK
📍 Rendahnya Kepastian Proses
Kritik terhadap penundaan atau mandeknya laporan masyarakat menunjukkan adanya persepsi publik bahwa proses hukum di Polda Sumut belum sepenuhnya responsif dan memberikan kepastian hukum atas aduan warga.
📍 Tingkat Kepercayaan Masyarakat
Kasus-kasus yang tidak bergerak atau menunggu lama memicu kekhawatiran akan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dalam menangani masalah serius yang dilaporkan warga.
📍 Keterlibatan Pengawasan eksternal
Keterlibatan Ombudsman dan aksi massa sosial menandakan tekanan publik yang meningkat untuk memperbaiki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dan memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan adil.
🗞️ KESIMPULAN
Berbagai laporan masyarakat (dumas) dan laporan polisi (LP) di Sumatera Utara yang diduga tidak segera ditindaklanjuti oleh Polda Sumut telah menjadi sorotan publik dan pengawas, termasuk Ombudsman. Kritik terutama menekankan penundaan berlarut dalam tindak lanjut aduan, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan hak masyarakat untuk mendapatkan proses hukum yang jelas.
(TIM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar